WAHANANEWS - Labuhanbatu l Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus bersama Aliansi Masyarakat menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Jl. Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Senin (1/9).
Aksi yang berlangsung tertib dan penuh semangat itu menyuarakan sejumlah tuntutan penting, di antaranya penolakan kenaikan tunjangan DPR RI, desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, reformasi menyeluruh terhadap institusi Polri, penghentian tindakan represif aparat keamanan, serta beberapa aspirasi lainnya.
Baca Juga:
SUTET 500 KV Akan Melintasi 4 Kecamatan di Labuhanbatu, Pemkab Gelar Sosialisasi
Perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi secara bergiliran menyampaikan pendapatnya di hadapan peserta aksi dan jajaran pejabat yang hadir. Ketua DPRD Labuhanbatu, Arjan Priadi Ritonga, turun langsung menemui massa aksi dan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.
“Kami dari Pimpinan DPRD Kabupaten Labuhanbatu sepakat dan siap menandatangani nota kesepahaman ini. Aspirasi yang kalian bawa hari ini akan kami tindaklanjuti dan teruskan ke DPR RI dalam waktu dekat,” ujar Arjan.
Ia juga memberikan apresiasi atas aksi damai yang digelar mahasiswa dan masyarakat, serta mengucapkan terima kasih kepada aparat keamanan yang telah memberikan pengamanan secara humanis sehingga kegiatan dapat berlangsung tertib.
Baca Juga:
Sekda Labuhanbatu Tegaskan Dukungan terhadap Program Prioritas Pemerintah Pusat
Aksi damai tersebut turut dihadiri oleh Bupati Labuhanbatu, Hj. Maya Hasmita, Wakil Bupati H. Jamri, Kapolres Labuhanbatu AKBP Choky Sentosa Meliala, Dandim 0209/LB Letkol Inf. Yudy Ardiyan Saputro, Kajari Labuhanbatu Asnath Anytha Idatua Hutagalung, serta perwakilan Pengadilan Negeri Rantauprapat. Kehadiran Forkopimda menjadi simbol keterbukaan pemerintah daerah dalam mendengarkan aspirasi masyarakat sekaligus menciptakan ruang dialog yang kondusif.
Menariknya, usai penyerahan nota kesepahaman, para mahasiswa meminta berfoto bersama Forkopimda. Momen tersebut menghadirkan suasana cair dengan senyum, tawa, dan jabat tangan, yang menandai berakhirnya aksi dengan nuansa harmonis.
Kegiatan ini dipandang sebagai potret positif dari praktik demokrasi lokal, di mana mahasiswa dapat menyampaikan kritik dan aspirasi secara bertanggung jawab, sementara pemerintah daerah menunjukkan sikap terbuka untuk mendengar dan menanggapi.
