Arif menuntut transparansi total proses seleksi dan pelantikan Sekda. Ia juga menduga adanya pelanggaran prosedur pengangkatan yang dianggap menabrak rambu-ramu regulasi yang berlaku.
Arif pun menyikapi dengan cara menyerahkan mandat penuh kepada DPRD untuk mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya.
Baca Juga:
Wakil Bupati Tapanuli Utara Hadiri Rapat Paripurna DPRD
Mangkirnya Pemkab Labuhanbatu, sebut Arif justru menjadi bumerang. Alih-alih meredam isu, tindakan ini malah memperkuat kecurigaan bahwa ada "permainan kotor" di balik kursi jabatan Sekda.
"Publik kini menanti, apakah DPRD berani menyeret paksa pihak Pemkab untuk bicara jujur, ataukah skandal ini akan berakhir menguap begitu saja?. Hukum harus ditegakkan, atau kepercayaan rakyat Labuhanbatu akan hancur lebur" tegasnya.*
