WahanaNews.co, MAGELANG – Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Arjan Priadi Ritonga, menghadiri kegiatan Retreat Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia yang diselenggarakan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan yang berlangsung pada 15–19 April 2026 ini menjadi momentum krusial bagi pimpinan daerah untuk menyinkronkan kebijakan wilayah dengan visi nasional.
Acara yang merupakan bagian dari Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) ini dihadiri langsung oleh Presiden RI, H. Prabowo Subianto, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, serta para gubernur dari seluruh Indonesia.
Baca Juga:
Dari Parade Senja hingga Kejutan Ulang Tahun, Momen Hangat Presiden Prabowo di Akmil Magelang
Selama lima hari, para pimpinan legislatif mendapatkan pembekalan strategis yang dirancang untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan.
Fokus utama materi meliputi, penguatan Ideologi, peningkatan wawasan kebangsaan dan semangat persatuan NKRI. Fungsi Legislatif, pendalaman peran dalam aspek legislasi, penganggaran (budgeting), dan pengawasan.
Ketahanan Nasional, pemahaman dinamika geopolitik global serta kewaspadaan nasional dan agenda strategis, dukungan terhadap Asta Cita Presiden untuk percepatan pembangunan.
Baca Juga:
3 Peserta Retreat Dibawa ke RS, Ada Juga yang Pulang Duluan Karena Anak Sakit
Selain pembekalan materi, retreat ini berfungsi sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi antar-Ketua DPRD di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Ketua DPRD Labuhanbatu, Arjan Priadi Ritonga, menegaskan bahwa keikutsertaannya dalam agenda ini merupakan bentuk komitmen untuk membawa perubahan positif bagi Kabupaten Labuhanbatu.
"Retreat ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi ruang pembelajaran bersama dalam menyelaraskan visi pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional," ujar Arjan.
Ia juga menambahkan bahwa sekembalinya dari Akmil Magelang, pihaknya akan segera melakukan penguatan peran legislatif di daerah guna mendukung percepatan pembangunan yang selaras dengan garis kebijakan pemerintah pusat.*
