Simalungun.WahanaNews.co - Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga, meresmikan balai pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) di Pamatangraya pada hari Rabu tanggal 17 Januari tahun 2024. Acara peresmian dilakukan dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita. Selanjutnya, Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) diluncurkan (launched).
Tampak hadir pada acara tersebut Wakil Bupati Simalungun Zonny Waldi, Kepala Cabang Bank Indonesia (BI) Pematangsiantar Muqorobin, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Simalungun Moren Naibaho, Sekretaris Daerah Esron Sinaga, dan beberapa pejabat lainnya.
Baca Juga:
Pemkab Gorontalo Berkomitmen Perkuat Perlindungan Anak, Jadikan Daerah Ramah Anak
Radiapoh menyatakan bahwa peresmian balei BPKPD dan peluncuran KKPD bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Simalungun berusaha untuk terus meningkatkan layanan terbaiknya kepada masyarakat.
"Tahun 2023, pendapatan daerah Simalungun meningkat sebesar 10,16 persen. Merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Dengan adanya gedung pelayanan ini, diharapkan pendapatan meningkat lagi di tahun 2024," kata Radiapoh.
Sementara itu, Kartu Kredit Pemerintah Daerah menjadi yang pertama diluncurkan di Kabupaten Simalungun untuk 8 wilayah kerja Bank Indonesia Cabang Pematangsiantar. Ini mendapat apresiasi dari Bank Indonesia.
Baca Juga:
Pemkab Labura dan DPRD Sepakat: APBD TA 2025 Ditetapkan
Beberapa manfaat dari program Kartu Kredit Pemerintah Daerah, antara lain untuk menyempurnakan mekanisme pembayaran APBD menjadi lebih modern dengan menggunakan sistem non tunai.
"Ke depan, kita akan berupaya untuk menyiapkan sumber daya manusia. Pemerintah Kabupaten Simalungun berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Simalungun yang perdana layanan Kartu Kredit Pemerintah Daerah," ujar Radiapoh.
Kepala Cabang BI Pematangsiantar, Muqorobin, mengapresiasi prestasi Pemerintah Kabupaten Simalungun yang telah meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
"Ini sebuah terobosan dan akan menjadi tonggak bagi pemerintah daerah dalam rangka menjadikan sisi perbelanjaan efektif," ungkapnya.
[Redaktur : Hadi Kurniawan]