WAHANANEWS - Labuhanbatu l Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Labuhanbatu menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Komplek Kantor Bupati Labuhanbatu, Jalan Gose Gautama, Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kamis (04/12/2025).
Baca Juga:
Bupati Labuhanbatu Hadiri Peringatan HUT Ke-1 Fonbers, Ajak Warga Nias Tertib Administrasi Kependudukan
FGD dibuka oleh Kepala Bappeda Labuhanbatu Nelson M. Bangun bersama Kabag Tapem Setdakab Labuhanbatu Aidi Syahmir Hasibuan.
Sejumlah perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan turut hadir, termasuk lembaga non-pemerintah yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, peserta membahas sejumlah isu prioritas, mulai dari kebutuhan peningkatan akses sanitasi bagi warga yang belum memiliki jamban hingga rencana relokasi lahan perumahan nelayan di wilayah Panai Hilir.
Baca Juga:
Menko PMK Pratikno Minta Seluruh Daerah Percepat Evakuasi dan Penanganan Bencana
Pembahasan juga mencakup pendataan kebutuhan energi rumah tangga kurang mampu yang akan diusulkan ke pemerintah provinsi dan pusat melalui mekanisme yang berlaku.
Selain itu, FGD menekankan pentingnya kesesuaian setiap program penanganan kemiskinan dengan kode rekening yang telah ditetapkan.
Penyesuaian ini dinilai penting agar proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi dapat berjalan sesuai ketentuan, serta mempermudah proses verifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
Melalui forum diskusi tersebut, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berharap dapat merumuskan langkah-langkah strategis yang fokus pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat, sekaligus menjawab persoalan kemiskinan secara lebih terarah dan berkelanjutan.
Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan BPS Labuhanbatu, BAZNAS, BPJS Ketenagakerjaan, unsur kecamatan, serta sejumlah perangkat daerah lainnya.*
[Redaktur: Habibi]
