WAHANANEWS - Jakarta l Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak menyampaikan pendapat di muka umum, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Namun, hak tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan harus dijalankan dengan memperhatikan kewajiban dan tanggung jawab agar tidak menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
Baca Juga:
Polsub Sektor Pangkatan Gelar Jum’at Berkah, Santuni Bayi Kembar Tiga di Desa Sennah
Briptu Jois Y, personel Polri yang turut menyampaikan imbauan, menegaskan bahwa penyampaian aspirasi harus dilakukan secara bijak dan tidak anarkis.
“Silakan sampaikan pendapat dengan tertib. Bijak menyuarakan aspirasi adalah wujud bangsa yang bermartabat. Mari kita pastikan #DemokrasiTanpaAnark,” ujar Briptu Jois.
Dalam imbauan Polri, dijelaskan sejumlah kewajiban yang harus dipatuhi saat menyampaikan pendapat di muka umum, di antaranya:
Baca Juga:
TMMD ke-125 Resmi Ditutup, Danrem 022/PT Tekankan Pentingnya Sinergi TNI dan Rakyat
Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Menjaga dan menghormati keamanan serta ketertiban umum;
Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
Briptu Jois menambahkan, aspirasi yang disampaikan dengan cara tertib dan damai bukan hanya mencerminkan penghormatan terhadap hak demokrasi, tetapi juga menjaga citra bangsa Indonesia di mata dunia.
“Dengan cara yang santun, aspirasi masyarakat akan lebih mudah diterima. Mari bersama kita tunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang bermartabat,” tuturnya.
Polri berharap, setiap aksi penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung damai, aman, dan tetap dalam bingkai persatuan bangsa.*
[Redaktur : Habibi]
